Perlunya Revisi UU Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar menjadi sorotan publik secara nasional setidaknya dalam sepekan kemarin. Isu ini dinilai beberapa kalangan sengaja dipolitisir orang-orang yang terganggu dengan kehadiran Anchandra Tahar di Kementerian ESDM.

Ini hanya isu yang digoreng-goreng oleh pihak yang punya kepentingan di energi. Padahal isu itu jauh panggang dari nasionalisme, melainkan ada rasa takut pada bisnisnya yang terganggu.

Dan kalo kita lihat UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, kini sudah genap berusia satu dekade pada 1 Agustus 2016 lalu. Usia yang sebenanrnya belum dapat dikatakan ukuran berlakunya sebuah undang-undang atau peraturan (Media Indonesia, 18/8/2016). Keberadaan UU tersebut telah berhasil menghantarkan bangsa Indonesia keluar dari persoalan diskriminatif, pelanggaran HAM, kesetaraan, serta perlindungan ibu dan anak.

Tidak ada lagi surat bukti kewarganegaraan Indonesia untuk etnik Tionghoa. Harus tegas dikatakan bahwa sebuah peraturan (UU) yang baik adalah harus mampu mengakomodasi perkembangan dan perubahan yang cepat. Dan, UU No 12/2006 belum sepenuhnya mengantisipasi kemajuan dan perkembangan zaman. Setidaknya ada dua kasus anyar yang mencuat terkait dengan isu kewarganegaraan Archandra Tahar.

Pertama, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang baru dijabat 20 hari dan karena memegang pasport ganda, yakni Indonesia dan Amerika. Keputusan itu dinilai tepat pada pelaksanaan UU Kewarganegaraan yang menganut azas kewarganegaraan tunggal satu kewarganegaraan bagi setiap orang..

Kedua, Kasus Gloria Natapradja Hamel yang setengah digantung kasus untuk menjadi anggota Paskibraka dan telah mengikuti proses seleksi dan latihan beberapa bulan. Remaja yang sekolah di Depok itu diketahui memiliki paspor Perancis, karena ayahnya warga negara Perancis, karena ayahnya orang Perancis dan ibunya orang Indonesia. Terkait dengan UU yang berlaku kasus Gloria, UU kewarganegaraan mengharuskan seorang anak warganegara asing yang menikah dengan WNI harus didaftarkan untuk mendapatkan kewarganegaraan RI.

Meski UU Kependudukan memberi peluang untuk Dwi Kewarganegaraan, sampai anak usia 18 tahun, ada peraturan bahwa orang tua harus mendaftarkan anaknya paling lambat empat tahun sesudah UU Kewarganegaraan diberlakukan. Dari dua kasus itu mestinya menjadi dasar pertimbangan (pembelajaran) apakah masih perlu Indonesia mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal? Ada 56 negara telah menyesuaikan dan mengakomodasi diaspora.

Setidaknya 44 negara telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan yang berarti seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan asal bila mengambil kewarganegaraan negara lain. Kini DPR dan pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan pemberlakukan dwi kewarganegaraan dan melakukan amandemen UU No 12 Tahun 2006. Untuk itu DPR harus aspiratif pada isu dan persoalan yang muncul diranah publik dan menjadi perbincangan hebat di kalangan masyarakat. Semoga (FSS)

Facebook
Twitter
WhatsApp