Korupsi dan Korona

Korupsi dan korona. Dua nama beda makna, tapi punya reputasi buruk yang sama. Keduanya seperti mesin penghancur kehidupan manusia. Akibat ulah ambisi manusia?

Korupsi, menurut UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) adalah tindak pidana penyalahgunaan atau penyelewengan jabatan tergolong kejahatan luar biasa. Masih menurut badan yang sama, korupsi juga disebut sebagai kebejatan, kebobrokan, atau tindakan amoral. Karena itu perang melawan korupsi global dilancarkan PBB dengan membentuk Badan Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Againt Corruption), 2003.

Dokumen anti korupsi kurang lebih sama tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen ini lebih rinci, karena sifat dan kedudukan protokolnya lebih operasional. Sekurangnya untuk meminimalisir ragam persepsi para pihak yang berkepentingan. Para ahli hukum dan ilmu-ilmu sosial juga menyebut korupsi sebagai  “penyakit masyarakat” yang endemi.

Adapun korona, menurut WHO (World Health Organization) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan. Berdasarkan indentifikasi badan kesehatan dunia itu, orang yang terinfeksi virus korona yang populer disebut Covid-19 (Corona Virus Desease– 19) akan mengalami gangguan pernafasan ringan, sedang, dan bisa sembuh, tanpa memerlukan perawatan khusus. Tapi sebaliknya juga dapat mematikan, dengan daya sebar atau penularannya yang sangat luar biasa. 

Sejak awal tahun 2020 hingga hari ini dunia terguncang “serangan global” virus korona atau Covid-19. Seluruh aktivitas manusia mulai dari perkantoran, pabrik, bisnis/perdagangan, olah raga, hingga peribadatan bersifat massal terhenti, ketika masing-masing pemerintah negara memberlakukan lockdown meski dalam sekala terbatas. Tanpa kecuali di negara kita, memberlakukan kebijakan yang dinamakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kekarantinaan kesehatan untuk mencegah meluasnya persebaran, pandemi virus korona. 

Korupsi
Konsekuaensi pemberlakuan PSBB membuat pemerintah terpaksa merealokasi anggaran untuk menangani penyebaran virus korona ini, seperti yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penangan virus korona. Angkanya cukup besar sekitar Rp 121 trilyun yang bersumber  dari APBN dan APBD. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pos anggaran yang bakal digeser antara lain anggaran biaya dinas, belanja non operasional, honor-honor, dana yang terblokir, dan output cadangan (CNN/26/3/20).

Anggaran itu antara lain akan digunakan untuk belanja alat kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan, perlindungan sosial yang diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat dan bantuan sembako. Sebelumnya, Biro Pers Sekretariat Negara melansir pernyataan Presiden Joko Widodo (24/3/20) tentang paket bantuan langsung kepada masyarakat untuk mempertahankan daya beli. Misalnya kepada keluarga kaum buruh, pekerja harian, petani, nelayan, pelaku ekonomi kecil dan mikro agar mereka tetap produktif.

Namun pelaksanaan kebijakan bantuan sosial langsung kepada masyarakat itu diragukan efektivitasnya. Selain kemungkinan tidak tepat sasaran, berpotensi disalahgunakan, terbuka celah untuk dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

Namun pelaksanaan kebijakan bantuan sosial langsung kepada masyarakat itu diragukan efektivitasnya. Selain kemungkinan tidak tepat sasaran, berpotensi disalahgunakan, terbuka celah untuk dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Memanfaatkan pengawasan setengah longgar dengan berbagai alasan “kebijaksanaan” ikutan setiap kali ada peristiwa luar biasa, termasuk dalam penanganan virus korona menjadi “proyek korona.”

Misalnya, kriteria calon penerima bantuan sosial itu siapa, indentifikasi dan penetapan calon penerima seperti apa. Pelaksana lapangan, apakah itu Lurah, RW, RT, dan menggunakan basis data yang mana. Pelaksanaan di DKI Jakarta misalnya, seorang Anggota DPRD DKI Jhonny Simanjuntak dari Fraksi PDIP terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara (m.detik.com/news/22/4/20). Sebaliknya kasus di Depok, Sukemi, seorang pekerja harian yang tinggal di RT. 001/RW014 Kelurahan Beji, Kota Depok malah tak terdaftar, hingga memicu protes dari yang bersangkutan. Ini salah satu kasus yang kebetulan mencuat, padahal kasus serupa laksana puncak gunung es. 

Masalah lain, apakah calon penerima bantuan sudah memiliki nomor rekening atau belum, manakala diterimakan melalui transfer. Ini semua perlu kejelasan untuk meminimalisir adanya calon penerima bantuan sosial fiktif. Bukankah kita sudah “kenyang” dengan pengalaman adanya desa fiktif, masuk dalam daftar penerima dana desa, calon penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) fiktif, calon penerima raskin (beras untuk orang miskin), maupun calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai juga digelembungkan. 

Kebijakan lain dari pemerintah yang jauh dari bijak terkait Covid-19 adalah pembebasan bersyarat narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. Tercatat sekitar 36.554 narapidana bebas bersyarat melalui asimilasi dan integrasi. Berbagai alasan klasik dan pertimbangan hukum termasuk hak asasi manusia, mungkin saja kelihatan bagus dan manusiawi. Ternyata yang bagus hanya bungkusnya saja, isinya diduga syarat dengan tipu-tipuan. 

Kita bukan hanya khawatir para eks napi itu tak menutup kemungkinan akan mengulang kembali kejahatannya. Namun kebijakan yang tidak bijak ini bisa ditengarai berpotensi melahirkan “pembebasan transaksional” terutama bagi eks narapidana koruptor. Itu pula sebabnya tidak salah apabila publik menuding di tengah-tengah keprihatinan serangan Covid-19 ini oknum-oknum Lembaga Pemasyarakatan “panen raya”. Akibat kebijakan yang tidak bijak ini melukai hati banyak orang, bukan hanya korban tindak pidana kriminal tetapi juga tindak pidana korupsi itu, di lapangan melahirkan korupsi baru.

Sementara itu penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mulai menepi dan nyaris terhenti. Seperti kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Bank Century (kasus lama), PLN, Garuda, maupun kasus suap pergantian antar waktu anggota Fraksi PDI-P DPR-RI yang melibatkan Harun Masiku menguap, alias tak ada kabar-kabari lagi. Para koruptor maupun aparat penegak hukum menangguk keuntungan memanfaatkan protokol PSBB dengan berbagai alasan. Alih-alih menindak koruptor baru, yang dibui saja dibebaskan. Dan semua itu ada harganya, tak ada cerita makan siang yang gratis.   

“Proyek Korona”
Sampai hari Minggu (26/04/20) pandemi korona belum ada tanda-tanda mereda, malah cenderung meluas. Update data terakhir yang diunduh dari TribunNews.com pukul 08.45 WIB di seluruh dunia 2.915.600 positif, 834.414 sembuh dan 203.042 meninggal. Kapankah serangan Covod-19 ini berkahir. Namun tak ada jawaban yang memastikan serangan virus ini akan segera berakhir. Para ahli dan ilmuwan seluruh dunia termasuk dari Indonesia memberi pendapat beragam alias kian jauh dari kepastian. Pernyataan seperti itu hanya menguntungkan orang-orang tertentu yang sejak awal sudah menunggu di tikungan, bagaimana menggiring penanganan virus ini menjadi proyek, “proyek korona”.

Termasuk maraknya charity, kotak amal penggalangan dana publik yang dilakukan oleh berbagai lembaga non pemerintah. Sejauhmana penggunaan atau penyaluran dana publik itu transparan, benar-benar untuk membantu penanganan bencana korona. Jangan sampai kemudian masuk kantong para oknum pemilik yayasan atau lembaga pelaksananya. Ini yang harus kita awasi, kita kontrol, kita pelototin agar kasus penyimpangan dana publik tidak terulang kembali. Kita kejar terus, adakah laporan pertanggungjawabannya. Bila perlu diaudit oleh auditor independen.

Dalam forum internasional kurang lebih sama, ketika para ahli yang bekerja di bawah naungan WHO pun kredibilitasnya dipertanyakan. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding WHO menyebarkan informasi sesat. Presiden Trump mengancam untuk menghentikan bantuan dan akan melakukan penyelidikan terhadap kinerja badan kesehatan dunia itu (Kompas.Com/25/4/20). Itu pula yang kemudian memicu ketegangan AS dan China hingga pertemuan KTT G-20 yang sedianya dilaksanakan 24/4/20 di Arab Saudi dibatalkan.

Dua hari kemudian, kecongkakan Presiden Donald Trump terhadap Pemimpin China Xi Jinping melunak ketika sebuah lembaga riset Politico di Arlington County, Virginia melansir data pinjaman Trump pada Bank of China yang jatuh tempo pada 2022. Selain itu ia terkait hubungan bisnis pembangunan Trump World Golf Club di Dubai yang juga menggunakan dana bantuan dari China terancam dihentikan. (CNN, Indonesia/26/4/20). 

Boleh jadi di balik silang pendapat penanganan Copid-19, para pemimpin dunia terseret teori konspirasi terkait penanganan virus, bisnis vaksin, obat-obatan, maupun peralatan medis yang diperlukan. Mereka saling memprovokasi dan menyalahkan. Bukan bagaimana mencari solusi untuk menangani serangan virus mematikan ini, yang mengancam kehidupan sekitar tujuh miliar penduduk dunia. Lalu berapa miliar dollar dana yang akan terserap, dibelanjakan untuk menyelesaikan “proyek korona” ini. 

Para pengusaha, pebisnis mana yang tidak ngiler, ketika glontoran milyaran petro dollar pasti dan harus dibelanjakan. Menjadi prioritas utama semua negara untuk ambil bagian membiayainya. Sekitar 213 negara terpaksa memangkas anggarannya untuk dibelanjakan bagi penanganan “proyek korona”. Inilah proyek kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan abad ini. Apakah ini bagian dari konspirasi dan kejahatan kemanusiaan yang masih butuh pembuktian. 

Kontroversi virus korona ini serupa dengan SARS-Cov-2 beberapa tahun lalu yang diduga senjata biologi. Mutasi genetika yang sengaja direkayasa untuk menghancurkan ekonomi China yang tengah terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Para pihak terkait pro kontra Amerika atau China termakan kontroversi berita itu. Sebuah hipotesis yang masih perlu didalami secara jernih, teliti, cerdas, dan cermat, benarkah itu hasil rekayasa manusia. Boleh jadi virus itu bagian dari evolusi secara alami ketika eksploitasi sumber daya alam kian tak terkendali hingga menghancurkann ekosistem dan lingkungan sosial menusia itu sendiri. 
Bahwa virus itu berevolusi alami atau hasil rekayasa, senjata biologi untuk memenangi suatu peperangan atau bukan, keduanya sama jahatnya. Semua ulah manusia, ambisi manusia demi kekuasaan manusia, keserakahan manusia, dan kebejatan manusia, ujung-ujungnya korupsi pula. Jalan satu-satunya ya lawan, meski dari #rumah aja. Entah sampai kapan?  (Jusuf Suroso)

Facebook
Twitter
WhatsApp