Cuci Tangan dan Tutup Mulut

Seluruh dunia sampai saat ini masih dalam suasana perkabungan, kecemasan, dan rasa was-was akibat pendemi corona. Kebijakan sebaik apapun yang diambil pemerintah acap melahirkan “kontroversi” dan kadang terjadi kontra produktif.

Pandemi virus corona (Covid-19) yang mematikan itu belum kunjung dapat dikalahkan. Meski pemerintah negara bersangkutan telah berusaha melawan hingga memberlakukan lock down secara penuh maupun dalam skala terbatas seperti Indonesia dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebuah pembatasan hak atau aktivitas fisik dari warganya untuk mengendalikan meluasnya persebaran Covid-19.

Kasus Indonesia, penerapan PSBB ternyata tidak mulus, menuai banyak kritik, dan ragam pandangan hingga penolakan. Para pemangku kepentingan memaknainya secara berbeda-beda, seturut kepentingan diri maupun golongannya. Namun ada pula pihak-pihak yang secara terselubung mendorong pemberlakuan lock down. Pendek kata, pro kontra soal PSBB sudah masuk ranah politik praktis dan tidak sehat, tanpa memperhatikan dasar hukumnya.

Pemerintah melakukan pembatasan aktivitas atau hak setiap warga negara, sesungguhnya bukan “pepesan politik praktis,” tapi ada dasarnya. Bukan hanya karena keganasan Covid-19 semata, tetapi juga dibolehkan oleh konstitusi. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan; “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Saya kira pasal ini lebih dari cukup menjadi payung hukum konstitusi bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan PSBB.

Tapi kebijakan sebaik apapun acap melahirkan “kontroversi”, kadang malah terjadi kontra produktif. Sayang, kontroversi itu justru ulah orang dalam yang ada di ‘ketiak’ kekuasaan, orang-orang muda yang selama ini dibanggakan Presiden Joko Widodo.

Tapi kebijakan sebaik apapun acap melahirkan “kontroversi”, kadang malah terjadi kontra produktif. Sayang, kontroversi itu justru ulah orang dalam yang ada di ‘ketiak’ kekuasaan, orang-orang muda yang selama ini dibanggakan Presiden Joko Widodo. Semisal, adalah Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra yang dituding banyak pihak sebagai “aktor inteletual” di balik suksesi proyek Kartu Pra-Kerja dan aplikasi Ruangguru, serta program relawan desa melawan Covid-19 yang nilainya trilyunan rupiah. 
Keduanya sudah mengundurkan diri, dan Presiden Jokowi menerima pengunduran diri kedua stafnya yang berasal dari kalangan milenial itu (detikNews, 24/4/20). Pertanyaan saya, apakah penyelesaian kontroversi tersebut cukup hanya dengan cara itu. Lalu, pesta pun dinyatakan selesai. Apa tak menyisakan “mental sampah” milenial berserakan menodai beranda Istana? Sayang jika nampaknya Presiden Jokowi dan para petinggi Istana memilih “cuci tangan dan tutup mulut” seturut protokol PSBB.  #dirumahaja.(Jusuf Suroso)

Facebook
Twitter
WhatsApp