Kawal Bansos

Meski sengkarut data masih menjadi perdebatan, pemerintah akan menggelontorkan Bansos (Bantuan Sosial) secara masif lima hari sebelum hari raya Idul Fitri. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan penyaluran Bansos secara besar-besaran ini sesuai target (Kompas.co/18/5/2020). Sehari sebelumnya, komunitas masyarakat sipil Irwan Runtuwene dan kawan-kawan mendeklarasikan gerakan Kawal Bansos, agar tepat sasaran dan sesuai besarannya.

Inisiatif kawal bansos adalah ekspresi kolektif warga masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19, terutama penyaluran bantuan sosial. Apakah penggunaan dana penanganan Covid-19 sudah sesusi standar tata kelola keuangan negara. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penanganan Covid-19 dan penyaluran bansos rawan korupsi. Obyek kegiatan yang rawan  korupsi antara lain validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, siapa warga yang berhak menerima. 

Seberapa efektif Kawal Bansos, sangat tergantung komitmen dan semangat orang-orang yang terhimpun didalamnya termasuk dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan, sebagai sumber informasi, pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan. Pengaduan ragam pelanggaran penggunaan dana Covid-19 dan penyaluran dana Bansos, akan menekan penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi. 

Indikasi penyalahgunaan yang melibatkan oknum birokrasi pemerintah, politisi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Gerak-gerik adanya persekongkolan kian terlihat arah dan tujuannya menumpang sengkarut data yang tak kunjung selesai. 

Bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi mendorong kinerja pemerintah agar penggunaan dana penanganan Coviv-19 dan penyaluran dana bansos efektif dan tepat sasaran. Sisi lain  sikap kritis terhadap kinerja birokrasi pemerintahan berpotensi menyalahgunakan. Indikasi penyalahgunaan yang melibatkan oknum birokrasi pemerintah, politisi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Gerak-gerik adanya persekongkolan kian terlihat arah dan tujuannya menumpang sengkarut data yang tak kunjung selesai. 

Ujung-ujungnya menjadi ajang perebutan panggung, mencari popularitas, dan pencitraan orang-orang tertentu numpang penanganan Covid-19 dan penyaluran dana bansos. Memastikan penanganan bencana kemanusiaan ini syarat agenda kegiatan politik praktis terkait dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020 (meski ditunda-red) dan Pemilu (Pemilihan Umum) 2024. Inisiatif kawal bansos menjadi agenda penting dan strategis, mobilisasi partisipan publik menjadi satu gerakan untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan program kegiatan kemanusiaan. Pekerjaan mulia, ketika lembaga-lembaga negara, yang secara konstitusional memiliki fungsi dan peran pengawasan (DPR, DPRD, dan parpol) kehilangan jati dirinya. (Jusuf Suroso)

Facebook
Twitter
WhatsApp