Di balik Covid-19 : Situasi Politik Masih Mencemaskan

Belakangan ini, berseliweran muncul opini sambung menyambung hujatan dan cacian serta kritikan terhadap Presiden Jokowi, baik dalam bentuk tulisan maupun opini video di media sosial. Bahkan ada yang menginginkan lengsernya Presiden Jokowi, akhir tahun ini. Seperti yang viral disampaikan seorang istri TNI AD, yang tinggal di Bogor. Meski urusan ini sudah ditangani oleh institusi TNI AD dengan cepat dan baik.

Maraknya hujatan dan cacian serta kritik pedas terhadap Presiden Jokowi, yang sambung menyambung tak pernah putus. Mereka melakukannya setiap hari, hampir 24 jam. Dan, komunikasi politik pemerintah seringkali tak berdaya mengcounter opini mereka. Termasuk penjelasan jubir Presiden sering terkesan kurang memadahi. Harus diakui, banjir opini seperti hujatan dan cacian terhadap Presiden ini, juga terselib untuk menjatuhkan dan atau melengserkan Jokowi. Mereka membenci karena sakit hati.

Padahal kita tahu, kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras, dan nyaris hanya tidur rata-rata 3 jam sehari. Situasi pemerintah yang pontang panting itu, justru ingin dimanfaatkan oleh mereka untuk melengserkan Presiden.

Meminjam analisanya Vincent Wenas (2020), sekarang ini ada preman-preman politik, yang haus dan rakus terhadap kekuasaan. Mereka (dulu) ikut merestui “pelengseran” terhadap Gus Dur tahun 2001. Para preman politk ini, sampai sekarang masih eksis di era pemerintahan Jokowi. Mereka rajin membangun opini dan narasi politik yang menyesatkan dan menghipnotis publik. Meski kita tahu, di balik narasi dan opini mereka itu, sesungguhnya menyesatkan. Seolah-olah membela wong cilik, dan membela UUD 1945, padahal itu hanya alat justifikasi untuk nenyebar Hoaks atau fakenews, ala fierhouse of falsehood, dimana ini memang keahlian mereka. Padahal kita tahu, kinerja Presiden Jokowi yang bekerja keras, dan nyaris hanya tidur rata-rata 3 jam sehari. Situasi pemerintah yang pontang panting itu, justru ingin dimanfaatkan oleh mereka untuk melengserkan Presiden, dengan harapan jika berhasil melengserkannya, maka wakil presiden dapat menggantikannya, seperti ketika BJ Habibie menggantikan Presiden Soeharto atau Megawati menggantikan Gus Dur. Itulah harapan para pembenci dan musuh-musuh politik Jokowi.

Pertanyaannya, apa mungkin dan dari mana pintu masuknya? Pertanyaan itu layak diajukan untuk sekaligus dijawab, dengan beberapa argumen berikut ini.

Pertama, TNI dan Polri dengan seluruh jajarannya baik di pusat hingga daerah-daerah di seluruh tanah air masih berdirj tegak di belakang Presiden Jokowi. Sumpah Sapta Marga tak tergoyahkan. Dan, buat seluruh Jajaran TNI – Polri, NKRI harga mati.

Kedua, Birokrasi sipil dari pusat hingga daerah-daerah, hingga tingkat terbawah Camat dan Kepala Desa, secara institusional juga berdiri tegak di belakang Presiden Jokowi.

Ketiga, Jokowi juga didukung oleh partai-partai politik. Untuk sekedar contoh, 9 partai politik yang memiliki perwakilan di DPR, ketika nembahas Perppu No 1 tahun 2020, tentang Penanggulangan Covid-19, ada 8 partai politik yang menyetujui Perppu Covid-19 tersebut dijadikan undang-undang. Hanya fraksi PKS yang sendirian menentangnya. Dus, ini artinya, mayoritas kekuatan partai politik di DPR, berada dibelakang Jokowi, sekaligus mendukungnya. Kalau toh dapat dikatakan sebagai partai oposisi hanya PKS sendirian. Bahkan Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto, lawan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, yang kini Menhan adalah “pembantu presiden sebagai menteri.”

Keempat, Ingat baik-baik, dalam Pilpres 2019, Jokowi menang dan meraih dukungan sekitar 55,5 persen. Itu artinya, di belakang punggung Jokowi itu berdiri lebih dari96 juta pemilih. Kurang apalagi dukungan terhadap Jokowi. Karena itu, Jokowi tidak pernah gentar dab takut, serta tak ada beban selain hanya untuk bekerja sebaik-baiknya untuk nusa dan bangsa, serta rakyat Indonesia.

Kelima, last but not least, ini yang penting. Dalam Konstitusi 1945, seorang Presiden di Indonesia, hanya dapat dijatuhkan atau dimashgulkan, jika melanggar tiga hal berikut. Pertama, berbuat makar, misal ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945, dengan ideologi dan konstitusi lain. Kedua, melakukan tindak pidana morupsi. Dan, ketiga mekakukan perbuatan a-susila. Misal melecehkan atau memperkosa wanita. Selama ketiga hal (larangan) yang telah diatur dalam UUD 1945 yang telah direvisi ini tidak dilanggar, maka Jokowi aman dan tidak dapat dilengserkan atau dijatuhkan. Ingat, kita pernah punya pengalaman buruk dan berdarah darah, dimana tiga presiden yang naiknya baik-baik, tapi turunnya tidak baik dan berdarah-darah, yakni Bung Karno tahun 1966, Pak Harto 1998, dan Gus Dur 2001. Keledai yang dianggap binatang paling bodoh, tidak pernah tersandung batu yang sama dua kali. Masak kita sebagai bangsa yang besar kalah sama keledai.(FS Swantoro)

Facebook
Twitter
WhatsApp