Untung Ada Pancasila

Bulan Juni adalah bulan Pancasila. Sepengetahuan saya, gerakan bulan Pancasila itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Tapi tidak tahu kapan dimulainya. Seingat saya, gaungnya mulai terdengar setelah Ir. Joko Widodo terpilih menjadi Presiden dan gerakan bulan Pancasila semakin menguat setelah Presiden Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Pada era rezim Soeharto memang ada program untuk menanamkan Pancasila sebagai ideologi dan satu-satunya azas bagi setiap warga negara melalui apa yang dulu terkenal dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Namun karena pendekatannya menggunakan metoda indoktrinatif dan sebatas memenuhi persyaratan formalitas, menjadi tidak efektif. Selain itu, pendekatan politik rezim Soeharto yang tak pernah berhenti mereduksi peran dan jasa Soekarno, melarang siapapun memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. 

Sementara alam bawah sadar tiap warga negara, setiap ingat Pancasila pasti ingat Ir. Soekarno. Manusia super di balik lahirnya Pancasila ketika harus menjawab pertanyaan Anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam sidangnya 1 Juni 1945: “Apa Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Bahwa dua bulan kemudian, tepatnya pada 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pancasila ditetapkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, memang sudah selayaknya. Sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan. 

Masih saja ada orang yang mempertanyakan hari kelahirannnya, menyoal sila-sila dalam Pancasila itu. Bahkan ada yang secara ekstrem  berkehendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. 

Hari-hari ini setelah 75 tahun kita ber-Pancasila, ternyata kita belum berhenti berdebat dan berpolemik tentang Pancasila itu sendiri. Masih saja ada orang yang mempertanyakan hari kelahirannnya, menyoal sila-sila dalam Pancasila itu. Bahkan ada yang secara ekstrem  berkehendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. 

Inilah salah satu tantangan pemerintahan Presiden Joko Widodo, bagaimana implementasi ideologi negara itu. Benar, di sana ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila – 2018) kelanjutan dari UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila – 2017), tapi sejauh ini sebagian orang menilai geliat BPIP belum “nendang”. BPIP masih belum keluar dari pendekatan konvensional dalam pembinaan ideologi Pancasila seperti seminar (sekarang webinar), lomba mendongeng, menggelar konser, lomba berbasis virtual, pasang spanduk, dan kegiatan seremonial. Belum tampak gerakannya di ruh kurikulum pendidikan, gerakan komunitas-komunitas secara masif dan media sosial yan cerdas. Sehingga ada sementara pihak yang mengkritik bahwa BPIP itu seperti EO (event organizer). Tentu penilaian tersebut tidak benar. BPIP adalah Lembaga pembina ideologi negara, lembaga yang prestisius dan berwibawa. Maka itu BPIP harus tampil berwibawa dengan program-program yang cerdas dan sosialisasi yang menyentuh hati. Jika tidak, BPIP akan terus menuai kritik, khususnya dari mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Kita harus jujur, sampai hari ini Pancasila sebagai ideologi negara belum secara nyata menjadi dasar berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku seturut idiom lama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini kita masih menyaksikan banyak penyelenggara negara yang berperilaku menyimpang terhadap dasar negaranya. Tapi hari ini juga kita layak menundukkan kepala, mengucap syukur, “Untung Ada Pancasila” baik sebagai ideologi maupun dasar negara.

Facebook
Twitter
WhatsApp