Press Release 3 – PARA Syndicate & KawalBansos.ID

Press Release

Untuk Dipublikasikan Segera
Sabtu, 6 Juni 2020

KawalBansos.ID: Respon Pemerintah Masih dalam Catatan

KawalBansos.ID menggelar press conference secara online untuk Update Report yang ke-3 pada Jumat, 5 Juni 2020 dengan redaksional judul, “Mempertanyakan Respon Pemerintah?” Adapun pertanyaan ini muncul setelah selama tiga minggu ini Tim KawalBansos.ID terus mencermati dinamika status dari data laporan pengaduan masyarakat yang diteruskannya kepada pemerintah melalui lapor.go.id.   

Saat ini telah lebih dari 600 laporan pengaduan sudah diterukan melalui lapor.go.id ke pemerintah, namun masih sebagian kecil saja yang bisa terverifikasi dan mendapat respon ‘memadai’, kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate dalam kapasitasnya sebagai inisiator KawalBansos.ID. “Dari seluruh laporan yang masuk, yang sudah dinyatakan ‘selesiai’ oleh sistem pemerintah masihlah kurang dari 100 laporan,” lanjutnya.

Koordinator KawalBansos.ID Irwan Runtuwene membenarkan bahwa dari penelusuran laporan yang dilakukan, kurang memadainya sistem dan kurang transparansinya respon masih menjadi masalah utama yang menghambat kinerja KawalBansos.ID. “Padahal secara bertahap, KawalBansos.ID telah memperbarui dan memperbaiki sistem pelaporannya agar lebih cepat meneruskan laporan ke pemerintah,” kata Irwan seraya menambahkan bahwa sistem KawalBansos.ID telah disiapkan untuk bisa secara real time menampilkan status tindak lanjut laporan yang masuk, dan sampai mana respon pemerintah atas laporan yang sudah diteruskan.

“Bagaimana bisa laporan yang diteruskan ke pemerintah itu ditindaklanjuti dengan standar respon yang berbeda-beda dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dan tidak bisa cepat responnya,” Irwan mempertanyakan kondisi yang terjadi dalam proses penindaklanjutan laporan. Menurut Ari, kegelisahan Irwan ini sangatlah beralasan, mengingat dari pusat sampai ke daerah hingga di tingkat unit teknis terkait dari pemerintah yang katanya sudah bekerja secara online tapi senyatanya secara sistem belum terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. “Mengapa tidak bisa cepat dieksekusi di level unit teknis terkait dari otoritas pemerintah yang berwenang, padahal sudah dengan sistem online yang katanya terintegrasi digital, ada apa sebenarnya?” Ari kembali mengarisbawahi pertanyaan itu.  

Sementara itu, Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID, Latu Tripurantoko, mengatakan dirinya penasaran dengan sejumlah sistem pengelolaan data di pemerintah-pemerintah daerah yang nampaknya tidak atau belum terkoneksi dalam satu pusat data tunggal sehingga menjadikan Tim KawalBansos.ID kesulitan dalam melakukan tracking. “Karena penasaran, lalu kami lakukan analisa data,” kata Latu. Dalam penelusuran itu, Latu menemukan bahwa faktanya kebanyakan laporan dari KawalBansos.ID ternyata diteruskan ke sistem lain, yang responnya memang beragam. Ada Pemda yang memberikan laporan bahwa telah dilakukan verifikasi dengan disertai nomor tracking, tetapi kebanyakan justru meresponnya dengan bentuk permintaan untuk mengirimkan data lewat WA, email, atau aplikasi mereka. Ada kesan menggampangkan, diarahkan masuk ke lorong birokratis yang panjang. “Kalau sudah begini kami tidak trace lagi, karena sedari awal sudah jelas bahwa kita komit dengan data tunggal dan sistem pelaporan satu pintu,” tegas Latu.

Selama ini KawalBansos.ID hanya meneruskan laporan pengaduan warga ke pemerintah melalui kanal lapor.go.id yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP), KemenPAN-RB, dan Ombudsman RI. Untuk meningkatkan pengawasan, kami sedang menjajaki kerjasama penerusan laporan pengawasan ke JAGA Bansos dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kanal jaga.id. Semua upaya KawalBansos.ID ini merupakan inisiatif dan swadaya masyarakat untuk membantu warga masyarakat dan pemerintah agar penyaluran bansos covid-19 ini tepat sasaran dan sesuai.

Dalam kesempatan itu, Latu juga mengungkap sejumlah kisah menarik yang ditemukan Tim KawalBansos.ID dari penulusuran data-data. “Ada Pemda yang langsung turun ke bawah menemui warga untuk menindaklanjuti laporan dari KawalBansos.ID yang telah didistribusikan oleh lapor.go.id kepada otoritas pemerintah sampai ke unit teknis terkait,” kata Latu, seraya menyebut Kabupaten Klaten serta Kabupaten Nganjuk sebagai contohnya. Selain itu, ada juga kasus menarik lain atas respon laporan kami, di mana ada desa yang karena tidak tersedianya dana dari Pemda setempat lantas melakukan inisiatif swadaya dengan mengumpulkan iuran warga untuk diberikan kepada warga yang dilaporkan belum menerima bansos. Tetapi yang sangat disayangkan, kebanyakan laporan pengaduan warga hanya mendapat ‘respon normatif’ saja dari pemerintah. “Namun demikian banyak pula yang responnya mengambang sehingga tidak jelas statusnya”, tutup Latu.

Yang dimaui masyarakat kan keterbukaan informasi,” Endar Supriyanto, Jaringan Relawan KawalBansos.ID dari Lampung Tengah membagikan pengalamannya dari memantau dan mengawasi penyaluran bansos sesuai situasi di lapangan. Ada data penerima bansos yang bisa diakses dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, namun dalam banyak hal tidak terbuka dalam penyaluran bansosnya, sehingga diduga bisa terjadi pengalihan di sana. Menurut Endar, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat akar rumput masihlah sangat kurang, siapa saja yang layak sebagai penerima manfaat bansos, termasuk tentang syarat kelayakan untuk menerima bantuan.

Menutup Press Conference, insiator KawalBansos.ID Ari Nurcahyo menyampaikan harapan bersama agar pemerintah dari pusat sampai ke daerah bisa lebih responsif atas pengaduan yang dilaporkan, pemerintah diharapkan bisa cepat dalam eksekusinya dengan segera memutuskan menerima atau tidak atas laporan pengaduan yang masuk, agar status laporannya menjadi jelas. Kecepatan respon pemerintah ditunggu masyarakat.

Sebagai lampiran dari press release ini, KawalBansos.ID menyampaikan sebagai berikut;

Update data laporan (per 5 Juni 2020)

Unduh Dokumen Rekapitulasi Data – KawalBansos.ID 5 Juni 2020
Simak Video Lengkap : parasyndicate.id/presscon3

Tentang KawalBansos.ID
KawalBansos.ID adalah sebuah saluran daring yang berfungsi menyediakan layanan untuk menerima laporan dari warga terkait pengaduan dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 dan meneruskan laporan yang diterima kepada otoritas pemerintah yang berwenang, selama penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Bersama kita lawan Corona. KITA BISA karena BERSAMA!

Lebih lanjut tentang informasi terkait KawalBansos.ID, silakan hubungi: Irwan Runtuwene (Koordinator KawalBansos.ID | 0812 9394 3321) Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Inisiator Kawal.Bansos.ID | 0811 534 1975)

Facebook
Twitter
WhatsApp