Pilkada Serentak, Grak!

Keputusan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 sangatlah berani. Sungguh, itu merupakan waktu yang relatif singkat bagi penyelenggara pemilihan untuk segera menyiapkan pekerjaan-pekerjaan besar berikut pernak-pernik penyesuaiannya yang tidak mudah. Dibutuhkan kesigapan dan kesiap-siagaann untuk langsung bergerak dan bekerja sama sepenuh semangat setelah seruan “grak!”.

Demi menghindari rechstvacuum atau kekosongan pemerintahan,  dengan mempertimbangkan bahwa masa jabatan para kepala daerah akan habis pada Februari 2021,  serta demi pemenuhan hak konstitusional sebagai wujud demokrasi daulat rakyat, maka Pilkada serentak di 270 daerah, yang semula dijadwalkan pada September tahun ini, namun kemudian harus mundur karena alasan force majeur yakni epidemi Covid-19, diputuskan untuk digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dalam rapat virtual antara  Ketua KPU Arief Budiman,  Mendagri Tito Karnavian dan Komisi II DPR, dengan catatan tegas bahwa, selain mengedepankan prinsip demokratis seperti deskripsi di atas tadi, yang dalam pelaksanaannya nanti akan fokus pada partsipasi pemilih, juga harus mengedepankan kesehatan dan keselamatan dengan tetap memberlakukan prosedur protokol kesehatan secara ketat.

KPU tidak hanya dituntut untuk memastikan penyesuaian demi penyesuaian yang dilakukannya bertentangan dengan UU atau tidak, tetapi juga untuk memastikan benar-benar memadai atau belum dasar-dasar hukumnya.

Bagi penyelenggara Pemilu, kesepakatan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak hanya dalam tiga bulan saja, dari September ke Desember,  memberikan tantangan yang sangat berat.  Selain hal-hal yang prinsip seperti di atas, KPU tidak hanya dituntut untuk memastikan penyesuaian demi penyesuaian yang dilakukannya bertentangan dengan UU atau tidak, tetapi juga untuk memastikan benar-benar memadai atau belum dasar-dasar hukumnya. Untuk tahapan-tahapan yang sedang dipersiapkan, beberapa tahapan seperti pelantikan panitia penyelenggara, tahap pendaftaran,  dan verifikasi akan dilakukan secara virtual. Sementara untuk tahapan-tahapan yang perlu tatap muka diberlakukan protokol kesehatan. Sebagai misal,  untuk kampanye masif yang melibatkan banyak orang akan dikurangi, demikian juga untuk jumlah pemilih dalam satu TPS, tentu saja dengan konsekuensi penambahan biaya karena harus menyediakan sarana dan prasarana tambahan termasuk bilik dan kotak suara serta masker.

Untuk ketersediaan anggaran guna membiayai pelaksanaan Pilkada merupakan salah satu peran utama dan tanggung jawab dari Kemendagri. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ini,  Kemendagri telah memberikan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU pada 23 Januari 2020 lalu. Selain itu, pihak Kemendagri juga telah menyatakan siap untuk memenuhi dua peran utama lainnya yakni untuk menjaga situasi dan keamanan selama masa pemilu, bekerjasama dengan TNI dan Polri, serta untuk menjaga netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, penjadwalan ulang Pilkada serentak oleh sebab force majeur kali ini juga berdampak langsung pada kinerja Bawaslu. Karena tahapan-tahapan Pilkada masih ditunda, Bawaslu belum bisa menindak berbagai praktik politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh sejumlah bakal calon kepala daerah. Namun demikian, Bawaslu mengaku telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan, mulai dari pengawasan partisipatif, menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),  menyiapkan aplikasi-aplikasi pengawasan, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk universitas-universitas.

Bagaimana pula dengan kesiapan para bakal calon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 ini?  Apa pula yang bisa turut kita lakukan agar Pilkada serentak yang dijawalkan bulan Desember ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar sesuai harapan? (L.Bekti Waluyo)

Facebook
Twitter
WhatsApp