Diskursus tentang Sistem Pemilu 2024

Sejak dua minggu silam, Komisi II DPR, membahas Revisi UU Pemilu, untuk pemilihan umum anggota legislatif 2024. Dalam membahas RUU Pemilu tersebut, fraksi-fraksi terbelah. Untuk sekedar contoh, Fraksi PDIP dan Golkar, menginginkan sistem pemilu tertutup. Sementara, Fraksi Partai Demokrat, NasDem, PKS, PKB, PAN, dan Fraksi PPP menghendaki sistem proporsional terbuka. Sementara, Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang belum menentukan pilihan. Inilah peta kekuatan politik di DPR, saat membahas revisi RUU Pemilu 2024.

Meski sebenarnya, perdebatan antar fraksi saat membahas sistem pemilu selalu muncul di atas permukaan. Dan biasanya gayung bersambut akan menjadi diskursus publik. Pertanyaannya selalu seputar apakah menggunakan sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Selain itu juga terkait dengan Parliamentary Treshold (PT) berapa persen?

Suka tidak suka, harus diakui dengan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019, banyak elite dan kader partai politik, ketika berhadapan dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di daerah pemilihan (Dapil) mereka, banyak kader dan elite partai kalah. Ini fakta yang kadang menyakitkan buat mereka. Padahal, mereka kader senior di partai politik. Karena itu, Fraksi PDIP dan Golkar, menginginkan kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana partai punya andil besar dan dominan guna memperkuat keberadaan partai politik.

Sedangkan, bagi partai-partai yang menghendaki sistem proporsional terbuka, karena Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya pernah menghapus sistem proporsional tertutup pada tahun 2009. Dan yang lebih substansial dalam nembahas sistem pemilu ini, lewat sistem proporsional terbuka maka akan dapat menjaga hak ekslusif para pemilih, karena mereka dapat mengetahui setiap calon wakil rakyat yang akan dipilih. Ini penting agar ada kesinambungan dan kedekatan hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat yang memilih. Tentu berbeda dengan sistem proporsional tertutup, seringkali mereka peduli kepada rakyat di saat pemilu, tetapi setelah pemilu usai, mereka tidur nyenyak dan tak peduli pada konstituennya lagi.

Para elite partai atau pimpinan partai mengelola parpol seperti mengelola perusahaan pribadi.

Dengan kata lain, lewat sistem proporsional terbuka, tidak seperti membeli kucing dalam karung atau membeti cek kosong, karena tahu siapa wakil yang mereka pilih. Dan, sistem proporsional terbuka ini akan dapat menghindari oligarki partai politik yang sering terlihat kasat mata, para elite partai atau pimpinan partai mengelola parpol seperti mengelola perusahaan pribadi. Karena sosok yang terpilih adalah benar-benar pilihan rakyat.

Di luar hal itu, perdebatan lain yang muncul terkait Parliamentery Treshold (PT). Ada fraksi seperti NasDem dan Golkar menginginkan 7 persen. Sedangkan Fraksi PDIP mengusulkan 5 persen. Dan, fraksi2 lain seperti PKS, PAN, PKB, PPP dan Demokrat tetap 4 persen seperti Pemilu 2019.

Dalam membahas Draf RUU Sistem Pemilu 2024 ini, kalau kita cermati lebih detail dan mendalam juga masih dapat ditemui pasal yang berpotensi bertentangan dengan Putusan MK, yakni dengan sistem proporsional tertutup (draf RUU Pasal 206 Ayat (1). Dalam putusan MK tahu. 2008, memberi syarat penentuan sistem pemilu agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas, dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya, atas prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini, masyarakat pemilih harus menjadi subyek utama dalam penerapan sistem kedaulatan rakyat.

Kemudian, dalam Pasal 182 Ayat (2) yang mengatur penghapusan hak dipilih bagi eks anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini berpotensi akan bertentangan dengan Putusan MK tahun 2003. Putusan MK pada waktu itu, menyebutkan pasal yang menghalangi eks anggota PKI untuk memilih dan dipilih, sebagai inkonstitusional karena melanggar hak asasi manusia dan diskriminatif (Kompas, 10/6/2020).

Karena itu, DPR yang menyusun draf RUU Sistem Pemilu 2024 ini perlu mengacu dan mendasari putusan politiknya pada putusan MK tersebut. Ini penting karena kepatuhan dan taat asas pada putusan MK menjadi syarat utama dan penting dalam menyusun atau merumuskan Sistem UU Pemilu 2024. Kalau tidak, akan melanggar hak2 konstitusional warga negara, dan itu berarti melanggar hak asasi warga. Yang berarti tidak Pancasilais. (FS Swantoro)

Facebook
Twitter
WhatsApp