Kualitas DPR jadi Sorotan Publik

Belakangan ini, DPR menjadi sorotan publik. Yang mutakhir soal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU - HIP). Di antara sorotan yang muncul dan mendapat liputan luas adalah dari Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri. Para purnawirawan TNI dan Polri itu pada hari Jumat, 12 Juni 2020, menyampaikan pernyataan sikap yang mengejutkan publik.

Intinya, para purnawirawan TNI dan Polri, menolak tegas Rancangan UU HIP yang sedang dipersiapkan DPR, masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020. Alasannya, antara lain RUU HIP inisiatif DPR ini, berpotensi membelokkan tafsir Pancasila yang tertuang dalam Konstitusi 1945. Selain itu, RUU HIP juga akan menimbulkan tumpang tindih dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia (Kompas, 13 Juni 2020).

Sebetulnya, pernyataan sikap menolak atau keberatan terhadap RUU HIP ini juga datang dari MUI dan kelompok masyarakat lain seperti komunitas masyarakat Madura. Tidak tertutup kemungkinan, dalam beberapa waktu ke depan juga muncul dari kalangan kampus dan kaum intelektual kita. Ini memang tidak berlebihan jika kualitas DPR sekarang ini nyaris di bawah standar. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para wakil rakyat, kalau seorang anggota DPR adalah artis penyanyi, saudagar, pekerja partai, ibu rumah tangga dan sebagainya yang tidak punya bacaan atau wawasan kebangsaan dan keilmuannya. Ini fakta yang sulit dipungkiri keberadaan mereka. Dan, tentu menjadi pertanyaan tersendiri bagi partai-partai politik dalam menjalankan fungsi dan peran rekrutmennya, sosialisasi politik dan pengkaderannya dan sebagainya. Kalau main comot orang yang populer dan publik figur, akibatnya pasti runyam seperti sekarang ini selalu menjadi sorotan publik.

Tentu tidak berlebihan dan sangat dirasakan tepat, penolakan para purnawirawan TNI dan Polri di atas. Mengingat dalam satu dasawarsa terakhir ini, muncul paham radikalisme yang berkedok agama dan secara terang-terangan, ingin mengubah ideogi Pancasila menjadi ideologi lain seperti khilafah dan sebagainya. Perilaku masyarakat pun saat unjuk rasa, selalu brutal dan anarkis, seperti demo massa menolak hasil Pilpres 2019 yang menimbulkan korban jiwa. Mereka cenderung fanatik dan mengedepankan politik identitas berdasarkan SARA yang primordial sekali.

Dalam konteks itu, ada kesan kuat, DPR sekarang kurang punya wawasan luas, komprehensif, dan holistik dalam menyusun UU seperti RUU HIP ini.

Sekali lagi, DPR kita saat ini terlalu gegabah untuk tidak mengatakan ceroboh dalam menyusun RUU HIP yang terkesan simplistis, tidak mendalam dan minus perdebatan politik yang bermutu seperti era kemerdekaan dulu.

Masih sangat jelas dalam benak pikiran kita, kerusuhan rasial di Amerika akhir Mei hingga awal Juni lalu yang memporak porandakan tatanan politik demokrasi, pasca kematian George Floyd, pada 25 Mei 2020. Masyarakat kita pun yang majemuk, punya potensi yang sama jika politik nasional tidak dikelola secara baik, benar, dan demokratis. Hanya karena keterbatasan anggota DPR saat menyusun RUU Haluan Ideologi Pancasila yang penting dan mendasar bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Masalah dasar dan ideologi Pancasila ini sudah terbukti ampuh, dalam menyatukan persatuan bangsa dari rong-rongan perpecaan negara sepanjang sejarah Indonesia merdeka selama 75 tahun ini. Berkat ideologi dan dasar negara Pancasila, NKRI masih utuh sampai kini. Padahal, kita ini berpotensi menjadi seperti Balkan awal 1990-an yang memporak-porandakan Uni Soviet, hingga menjadi Rusia seperti sekarang. Sekali lagi, DPR kita saat ini terlalu gegabah untuk tidak mengatakan ceroboh dalam menyusun RUU HIP yang terkesan simplistis, tidak mendalam dan minus perdebatan pokitik yang bermutu seperti era kemerdekaan dulu. Kaum intelek berkumpul dan membahas berbagai persoalan dan tantangan zaman dengan sangat cerdas dan elegan. Sekarang ini jauh panggang dari api. Karena itu tidak berlebihan jika banyak ekemen masyarakat seperti Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri menolak RUU HIP. Sudah pantas dan selayaknya, memang harus ditolak.

Kelemahan lain RUU HIP inisiatif DPR ini adalah tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari konsideran atau rujukan rancangan undang-undang. Apalagi dalam situasi sekarang, dunia dan termasuk Indonesia sedang diguncang badai pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis kesehatan dan kehidupan ekonomi nadional. Untung kita punya ideologi Pancasila, yang dapat menyelamatkan bangsa dan negara, serta masyarakat Indonesia. Seperti semangat gotong-royong, kemanusiaan yang beradab, rasa empati dan solidaritas seluruh komponen bangsa hingga memudahkan penanganan wabah virus Corona. Untuk itu, dasar negara dan ideologi Pancasila jangan sekali-kali diganggu atau dirong-rong aturan lain. Dalam konteks ini, sekali lagi, kita perlu dan pantas menyoroti kualitas DPR hasil Pemilu 2019?

Selain kepada DPR, sudah selayaknya kita juga mendesak pemerintah agar membongkar dan menghentikan, serta menindak para pengacau yang menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pacasila. Ini penting karena penyusunan draf rancangan undang-undang HIP menunjukkan kekeliruan penjabaran Pancasila dan penyusunan hukum tata negara Indonesia. Mengingat Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia dan ketentuan konstitusi.

Saya kira tidak berlebihan penolakan dan pernyataan sikap para purnawirawan TNI dan Polri yang telah disinggung di atas. Ini juga terkait dalam satu dasawarsa terakhir ini muncul paham radikalisme baik yang kasat mata dalam unjuk rasa, maupun yang berseliweran dalam media sosial.

Singkat kata, untuk memperbaiki Indonesia kini dan ke depan, meminjam bahasanya Rahman Tolleng, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasi. Maknanya, mengembalikan roh demokrasi dan politik kepada kaum intelek serta para kognitariat. Sebagaimana dulu era kemerdekaan bangsa dan negara ini merdeka oleh kaum intelek, para pejuang, dan pekerja otak.

Karena itu tidak berlebihan jika ada elemen masyarakat yang menduga bahwa RUU HIP rancangan DPR ini secara diam-diam, ingin melamukan amandemen konstitusi tanpa melalui tata cara dan prosedur amandemen konstitusi. Atau ini semua hanya proses kejar tayang DPR? Walahualam bilsawab. (FS Swantoro)

Facebook
Twitter
WhatsApp