Normal ANYAR dalam Bayang-Bayang Normal AMBYAR

PARA Syndicate
Press Release
Untuk Dipublikasikan Segera
Senin, 22 Juni 2020

Kebijakan memasuki normal baru diambil pemerintah meskipun pandemi Covid-19 belum terkendali dengan jumlah kasus yang masih terus melonjak di Indonesia. WHO menilai Indonesia belum memenuhi syarat untuk menuju normal baru. Belakangan kasus baru tembus di atas 1.000 dari hari ke hari, artinya jumlah orang yang saling menulari makin banyak. Di satu sisi, ketika pemerintahnya terdesak normal baru, banyak orang bersikap makin masa bodoh. Sementara itu, ada juga kalangan yang bertanya-tanya: mengapa angka kasus positif Covid-19 terus melonjak tapi mau new normal?

Kelihatannya, desakan ekonomi dan tuntutan politik lebih mendominasi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan daripada parameter dan ukuran-ukuran sains kesehatan yang akuntabel. Ada kesan, pemerintah hanya buka-tutup kebijakan saja, dan masyarakatnya hanya digiring tanpa pemahaman dan kepatuhan. Jika pun itu benar demi alasan ekonomi dan politik, semestinya pemerintah lebih dulu menjalankan komunikasi publik yang baik terkait kesehatan dan risiko Covid-19, menggunakan data-data yang terupdate dan terukur untuk mengedukasi masyarakat agar benar-benar disiplin dan tidak bersikap masa bodoh.

Banyaknya pertanyaan terkait sulitnya memahami kebijakan dibukanya normal baru justru ketika jumlah kasus Covid-19 terus melonjak ini menjadi perhatian tim Syndicate Forum, yang kemudian mengemasnya menjadi judul tema forum diskusi pada hari Minggu (21/6) dalam tematik pertanyaan: “New Normal: Normal Anyar vs normal Ambyar?”

“Kami ingin menggali sejauh mana data dan logika ‘New Normal’ tersebut bisa memastikan bahwa Indonesia sudah benar pada jalurnya menuju ‘Normal Anyar’, jangan sampai sebaliknya malah menuju ‘normal ambyar’?” kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, menggarisbawahi maksud dari diangkatnya tema diskusi tersebut dalam gelaran Syndicate Forum – Daring yang kali ini menghadirkan narasumber: (1) dr. Panji Fortuna Hadisoemarto (Pengajar FK Universitas Padjadjaran, Ph.D candidate from the Department of Global Health and Population, Harvard School of Public Health), (2) dr. Iwan Ariawan, MSPH. (Pengajar FKM Universitas Indonesia – Pemodelan Statistik, Desain dan Analisis Survei, Manajemen Data dengan Komputer), (3) Dr. dr. Tan Shot Yen, MHum. (Dokter, Ahli Kesehatan dan Nutrisi – Dr Tan & Remanlay Institute), (4) Dominggus Elcid Li, Ph.D (Moderator Forum Academia NTT), dan (5) Agus Pambagio, MA. (Pengamat Kebijakan Publik – Managing Partner at PH&H Lobby Firm).

Pentingnya Memastikan Kesiapan Bersama
Sampai dengan hari ini, kasus positif Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tidaklah heran jika kemudian banyak pihak khawatir, ketika dalam kondisi seperti ini, pemerintah sudah mulai menerapkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menuju dibukanya normal baru.

Tentang kesiapan masyarakat dalam menghadapi pelonggaran ini, Ahli Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan, masih mempertanyakan. Dalam pandangannya, selama ini sebagian besar masyarakat merasa tidak berisiko tertular Covid-19, dan ini tentunya akan berdampak pada tindakan serta kepatuhan masyarakat. “Ada penelitian melihat persepsi masyarakat tentang kemungkinan dia tertular Covid-19 dan apakah badan dia kuat terhadap  Covid-19. Hasilnya, 70 persen masyarakat yang disurvei itu merasa bahwa mereka tidak berisiko terkena Covid-19,” kata dokter Iwan. “Karena merasa dirinya tidak rentan terhadap Covid-19, maka mereka akan cenderung mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan.” Sikap masyarakat yang seperti ini perlu diwaspadai.

Tentang kondisi atau syarat seperti apa yang kemudian diperbolehkan untuk melakukan pelonggaran aktivitas warga, dia merujuk pada parameter yang diberikan WHO, yakni: (1) paling tidak dilakukan setelah dua minggu penyebaran virus terkendali, (2) melihat dari fakta kesehatan masyarakat, dan (3) dari segi fasilitas kesehatan yang harus siap terlebih dahulu sebelum pelonggaran dilakukan. Untuk melonggarkan pembatasan sosial, ketiga ketentuan ini harus sungguh dipenuhi.

Sementara, menurut Pengajar FK Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna Hadisoemarto, pelonggaran di masa PSBB saat masih ditemukan peningkatan kasus adalah sebuah situasi yang cukup berbahaya. “Jangan sampai ada persepsi bahwa penambahan kasus yang cukup signifikan adalah buntut dari adanya peningkatan upaya tes yang dilakukan pemerintah,” kata dokter Panji. “Kita bisa mengetes banyak orang, tapi kalau kita menemukan banyak kasus berarti masih berbahaya,” dia melanjutkan, seraya mengatakan bahwa syaratnya adalah kita yakin bahwa tes yang dilakukan sudah cukup luas dan tidak ada kasus lagi.

Terkait dengan pengetesan, Ahli Kesehatan dan Nutrisi dr. Tan & Remanlay Institute, dr. Tan Shot Yen, menyoroti dijualnya alat rapid test Covid-19 di toko-toko daring. Padahal, menurut dia, seharusnya alat rapid test hanya bisa diperoleh lewat fasilitas kesehatan. “Sekarang yang kocak, kita dibiarkan dengan ramainya ekonomi. Tetapi alat rapid test yang mestinya didapat dengan jalur kesehatan dan farmasi ternyata bisa dijual di online,” kata dokter Tan. Bisa saja terjadi jika alat rapid test yang dijual ternyata abal-abal, dan ini berarti punya risiko tersendiri. Sikap masyarakat yang menggampangkan dan masa bodoh saja ini kian parah dengan aturan-aturan dari pemerintah yang hanya menjadi pajangan dan pemerintah memperlakukan komunikasi perubahan perilaku masyarakat utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dianggap cukup sekadar sosialisasi saja. Masyarakat membutuhkan edukasi publik sehingga menjalankannya karena memahami.

Tentang Kebijakan: Harus Jelas, Tegas, dan Berdasarkan Pertimbangan Ilmiah
Tentang apapun kebijakan yang diambil pemerintah terkait kondisi pandemi ini, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, kembali mengingatkan pentingnya untuk bersikap tegas, dan menjalankan komunikasi kebijakan publik yang jelas. Agus terus wanti-wanti karena selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan yang tidak jelas, sementara di sisi lainnya, masyarakat juga banyak yang terlalu cuek karena tidak adanya ketegasan atau sanksi. “Seharusnya kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan ilmiah, bukan pertimbangan-pertimbangan lain, karena permasalahan Covid-19 ini merupakan masalah ancaman kesehatan masyarakat,” tandasnya.

Tentang pentingnya komunikasi publik yang harus diperbaiki juga menjadi sorotan dokter Iwan. “Komunikasi harus jelas. Kalau sekarang mau dilonggarkan, ya sampaikan dengan jelas, bahwa ini resiko masih tinggi. Jelaskan saja bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya tidak tertular.” Sementara itu, doker Panji menekankan pentingnya penguatan kesadaran masyarakat, termasuk bahwa normal baru yang harus kita hadapi masihlah bersandingan dengan Covid-19 sebagai bagian dari program atau kegiatan sehari-hari. Selain itu, dia juga mengajak untuk tidak pernah menyerah, dan menjadikan ini sebagai momen pembelajaran bersama, termasuk untuk membongkar berbagai borok masalah kesehatan yang mungkin menghalangi penanganan pandemi ini secara lebih efektif.

Dominggus Elcid Li, Ph.D, Moderator Forum Academia NTT, dalam Syndicate Update yang digelar PARA Syndicate ini mendesak agar elite politik harus jelas dalam bersikap untuk memfokuskan semua sumberdaya berada di garis rakyat memerangi bencana pandemi ini. Cara pemerintah yang melakukan pendekatan yang sentralistik dan birokratis haruslah diubah agar kebijakan efektif mengejar kecepatan virus itu menyebar. Kritik dan masukan dari masyarakat punya maksud yang sama. “Kita percaya kok, dan gak mungkin bermaksud untuk menentang pemerintah. Kita hanya ingin untuk bisa berkontribusi dan berjalan bersama-sama,” ungkap Elcid. Elcid lebih lanjut juga berpesan pada partai-partai politik agar jangan bermain api dalam situasi yang seperti ini. Menurut Elcid, yang penting sekarang ini adalah untuk tidak hanya berhenti pada mengkritik, tetapi juga harus turut bekerja, untuk melakukan tindakan-tindakan konkrit yang memberikan manfaat bersama pada masyarakat. Dengan gotong-royong, kita bisa melawan bencana pandemi ini.

Simak video lengkap di tautan ini.

==========

Tentang Syndicate Forum
Syndicate Forum adalah program khusus PARA Syndicate, lembaga kajian kebijakan independen, yang digelar selektif untuk mengangkat isu dan atau masalah yang penting dan mendesak untuk segera disikapi dan dicarikan alternatif solusinya. Digelar terbuka untuk media dan wartawan serta publik pemerhati, dan output dari tiap gelaran Syndicate Forum diharapkan bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat baik bagi para pembuat kebijakan, media massa terkait fungsinya, maupun bagi masyarakat luas. TERIMA KASIH.

Untuk keterangan lebih lanjut:

Direktur Eksekutif PARA Syndicate

Facebook
Twitter
WhatsApp