Isu Reshuffle dan Evaluasi Kabinet

Dengan bahasa tubuh yang sangat terang benderang, Presiden Jokowi marah-marah di hadapan para menteri dan Kepala Lembaga yang mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana negara beberapa hari lalu (18/6). Bukan hanya kinerja yang dianggap tidak ada kemajuan berarti. Para pembantu Presiden Jokowi ini juga dinilai kurang sensitif terhadap krisis di berbagai sektor akibat pandemi Covid-19. Dalam bahasa lain, beberapa di antara mereka memang kurang gesit, cekatan, dan kurang sigap. Itu persepsi publik.

Pidato Presiden Jokowi yang sebagian besar berisi kemarahan terhadap para anggota kabinet tersebut, menjadi isu sentral dan viral di media sosial, termasuk di media arus utama atau media cetak. Mengapa? Karena presiden Jokowi sampai melontarkan “ancaman reshuffle”. Yang secara singkat, kurang lebih sebagai berikut, “langkah apapun yang extra-ordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia dan untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, atau reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya.” itulah kurang lebih ucapan keras Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang kemudian menjadi wacana publik, hingga obrolan warga masyarakat di warung-warung kopi. Pertanyaannya, apakah dalam situasi krisis multidimensi akibat pandemi virus Corona sekarang ini, presiden akan melakukan reshuffle? Atau ucapan keras presiden tersebut sebagai “cambuk” agar para menteri bekerja lebih keras lagi dalam menanggulangi persoalan pandemi Covid-19? Pertanyaan ini layak kita ajukan, untuk sekaligus dijawab.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita review perjalanan Jokowi melakukan reshuffle sebanyak 4 kali pada era pemerintahan periode, 2014 – 2019.

Reshuffle I, dilakukan pada Agustus 2015 pada saat kabinet baru berusia 9 bulan semenjak kabinet dibentuk bulan Oktober 2014. Pada waktu itu, Kepala Staf Kepresidenan, Luhut B. Panjaitan menggantikan Tedjo Edhy sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko bidang Perekonomian. Selanjutnya, Rizal Ramli menggantikan Indrayono Soesilo sebagai Menko Bidang Kemaritiman. Sedangkan Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Lalu, Pramono Anung Wibowo masuk menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. Itulah reshuffle pertama.

Pada reshuffle II, masuk Budi Karya Sumadi yang menjabat Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan. Kemudian, Ignatius Jonan menjadi Menteri ESDM sekaligus Archandra Tahar menjadi Wamen. Selain itu, Bambang Soemantri Brodjonegoro yang sebelumnya Menteri Keuangan, menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dan, Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan. Sementara, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan Ferry Mursidan Baldan. Kemudian tokoh Golkar Airlangga Hartarto masuk menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin. Selanjutnya, Muhadjir Effendi masuk menjadi Menteri P dan K, menggantikan Anies Baswedan. Dan, Eko Putro Sandjojo nenggantikan Marwan Djawar, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu, Asman Abnur politisi PAN masuk menjadi Menpan dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yudhi Chrisnandi. Sementara, Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Dan Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura masuk menjadi Menko Polhukam. Kemudian, Enggartiarso Lukito menggantikan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Sementara Thomas Lembong menjadi Kepala BKPM.

Pada reshuffle III, Sekjen Partai Golkar masuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri, untuk maju dalam Pilkada Gibernur Jawa Timur. Kemudian Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Pada reshuffle IV bulan Agustus 2018, Asman Abnur sebagai politisi PAN, mengundurkan diri karena partainya mengalihkan dukungan dan diganti Wakapolri Komjen Syafruddin. Terakhir, Agus Gumiwang Kartasasmita ditunjuk sebagai Menteri Sosial, menggantikan Idrus Marham yang sedang berurusan dengan hukum (pengadilan).

Mengikuti alur pemikiran tersebut di atas, untuk situasi sulit seperti sekarang, menghadapi pandemi Covid-19 yang telah memporak porandakan dunia ekonomi dan kesehatan masyarakat, memang kurang pas dan tepat dilakukan reshuffle kabinet. Tetapi, evaluasi terhadap kinerja menteri petlu terus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Semisal sekarang ini yg menjadi sorotan publik secara serius, adalah kenapa Joko Tjandra yang menjadi DPO selama 11 tahun, bisa tidak terlacak oleh aparat penegak hukum kita, disaat dia masuk Indonesia, kemudian tanggal 8 Juni bisa mengurus E-ktp hanya dalam 30 menit sudah jadi, sementara orang biasa bisa seminggu hingga sebulan. Kemudian juga mengurus paspor, dan mendaftarkan PK ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Padahal ketiga aktivitas tersebut harus dihadiri secara fisik oleh Joko Tjandra. Tetapi kenapa, semuanya tidak terlacak oleh aparat hukum kita, mulai dari Dirjen Imigrasi, urusan Dukcapil Pemda, Kejaksaan Agung, hingga pengadilan. Tentu ini menimbulkan pertanyaan publik mengapa hal itu bisa terjadi. Publik sungguh terusik rasa keadilannya mengikuti cerita tentang Joko Tjandra tersebut. Kalau sampai Joko Tjandra tidak bisa ditangkap, benar kata Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, berarti negara kalah oleh buron yang DP0 11 tahun. Dengan kata lain, sudah sedemikian bobrokkah aparat penegak hukum kita? Hal yang sama, juga terjadi pada Harun Masiku yg sampai sekarang belum ditemukan rimbanya? Apakah sudah sedemikian bobrok aparat pebegak hukum kita? Semua itu tentu perlu dievaluasi oleh Presiden Jokowi, untuk selanjutnya seperti Menteri Hukum dan HAM layak dan pantas direshuffle. Atau Jaksa Agung sekalian. Bagaimanapun, kita butuh pendekar hukum yang berpihak pada rakyat atau yang papa. Sekarang ini, yang terjadi hukum tegas dan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Sindiran yg pas itu harus bisa diubah oleh para penegak hukum sendiri, yang kini kesannya makin bobrok seperti keranjang sampah.

Hal lain yang perlu terus dievaluasi adalah menteri Koperasi dan UMKM. Munurut Konstitusi, koperasi adalah pilar ketiga diluar ekonomi negara dan swasta. Tetapi kalo kita lihat faktanya, koperasi kita masih kecil dan tertinggal jauh dari peran negara dan swasta. Sepertinya tidak cukup Menteri Koperasi di pegang oleh tokoh yang pas-pasan, meski ia pendukung setia Jokiwi. Sangat dibutuhkan seorang menteri yg sekelas pendekar, yang dengan rantingpun bisa dijadikan senjata. Bukan seperti orang yang baru belajar silat, sudah bawa pedang pusaka malah patah. Ini sekedar perumpamaan yang perlu mendapat perhatian presiden.

Meski ia pendukung setia Jokiwi. Sangat dibutuhkan seorang menteri yg sekelas pendekar, yang dengan rantingpun bisa dijadikan senjata. Bukan seperti orang yang baru belajar silat, sudah bawa pedang pusaka malah patah.

Dengan demikian, kemarahan Presiden Jokowi seperti disinggung pada awal tulisan ini bisa dijawab lewat reshuffle beberapa menteri yang kinerjanya hanya standar pas-pasan, meskipun ia orang jujur dan loyal pada presiden. Tetapi yang dibutuhkan adalah menteri yang berkelas pendekar mumpuni. Persoalannya, selama ini rakyat seperti dibodoh-bodohi dan dibohongi terus menerus sekurang kurangnya dalam dua dekade tetakhir.

Akhirnya, memang kembali kepada Presiden Jokowi, untuk melakukan reshuffle kabinet dan siapa yang harus di ganti. Tetapi melihat pengalaman periode pertama pemerintahan Jokowi, bisa saja awal tahun 2021 ada beberapa menteri yang diganti dan atau digeser posisinya. Seperti misalnya masih maraknya politik identitas dan kelompok radikal, menteri Agama belum menunjukkan kelas pendekar, selain hanya standar-standar saja. Juga Mendagri tidak seperti ketika menjadi Kapolri, tegas dan trengginas, serta dapat memberi pengayoman pada publik yang optimal. Tetapi setelah menjadi Mendagri seperti terlalu lembut.

Jadi, reshuffle adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ini juga janji Jokowi untuk menuntaskan dan menyelesaikan janji-janji kampanyenya. Waktu tidak terlalu lama, sementara anggaran kian terkikis untuk penanggulangan pandemi Corona yang sangat besar, baik untuk kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan kehidupan sosial warga yang terdampak Corona. Semua butuh penanganan yang komprehensif dan sinergi yang baik antar kementerian yang sekarang masih jauh dari memadahi. Karena itu sungguh masuk akal dan bisa dimengerti jika Presiden Jokowi sampai marah seperti itu. Karena memang masih banyak menteri yang biasa-biasa saja dan menjadi sorotan publik seperti Menteri Perikanan dan Kelautan yang menarik orang-orang partai menjadi eksportir Lobster. Sungguh kurang elok di mata publik. Semoga yang seperti ini tidak terjadi lagi, karena kasihan Jokowi.

Mengacu pada konstitusi, para menteri adalah pembantu presiden. Sebagai pembantu, semestinya para menteri siap menjalankan perintah presiden. Kalau kinerjanya kurang memuaskan sangat wajar jika presiden Jokowi marah. Apalagi kalau kemarahan Jokowi itu dikaitkan dan menyangkut hajat hidup 267 juta rakyat Indonesia di tengah pandemi virus Corona. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kemarahan presiden terkait semuanya ini, merupakan bentuk evaluasi kabinet atau pengawasan atas kinerja kabinet, sekaligus peringatan dini untuk sebuah reshuffle sebagai keniscayaan. (FS Swantoro)

Facebook
Twitter
WhatsApp