Indonesia Maju-Mundur

Slogan “Indonesia Maju” dikumandangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangi pemilihan presiden periode yang kedua 2019. Pada periode pertama ia mendapat pujian publik ketika pembangunan infrastruktur dan komitmennya untuk memperbaiki kesejahteraan sosial mengesankan rakyatnya. Sayang, ketika masa jabatan keduanya baru “seumur jagung,” krisis global melanda dunia akibat serangan virus Covid-19 yang mematikan itu.

Ketika krisis global memporak-porandakan hampir seluruh bidang kehidupan dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, muncul ancaman baru resesi dunia. Barangkali ancaman resesi dunia itu pula yang memaksa Presiden Jokowi marah-marah disertai ancaman reshuffle dan pembubaran sejumlah lembaga (20/6/2020) ketika mendapati kinerja kabinetnya lamban. Dalam rapat terbatas (Senin, 3/8/2020) Presiden mengingakan lagi seraya menunjuk daya serap anggaran yang hanya 21 persen dari Rp.677,2 trilyun untuk menangani pandemi Covid-19 (Kompas. Com, 3/8/20). 

Upaya percepatan penanganan krisis ini telah menyita separuh dari sumber daya nasional hanya untuk Covid-19. Bahkan presiden merogoh kantongnya untuk mengeluarkan Perppu No.1/2020 yang kemudian disetujui DPR menjadi UU No.2/2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Payung hukum istimewa bagi para pengguna anggaran, mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan etikat baik sesuai ketentuan (pasal 27 ayat 2 dan 3). Namun karena sense of crisis -nya para pengguna anggaran rendah, maka daya serap anggaran rendah pula dan kinerja tak maksimal. 

Itulah potret birokrasi pemerintahan kita, adagium lama “mengapa dipercepat kalau bisa diperlambat,” termasuk dalam menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran)

Boleh jadi kelambatan itu terletak pada pejabat pelaksana sebagai eksekutor anggaran, hingga menteri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ragam persoalan, geliat, dan siasat mensiasati memang ada di level itu.  Itulah potret birokrasi pemerintahan kita, adagium lama “mengapa dipercepat kalau bisa diperlambat,” termasuk dalam menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran). Ini menjadi tantangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Agar arah reformasi birokrasi yang modern, dengan ciri ramping, efektif dan efisien, trasparan, dan berintegritas kian nyata. Sehingga slogan kampanye Presiden Jokowi “Indonesia Maju” dan bukan “Indonesia-Maju-Mundur” dapat dipertanggungjawabkan pada akhir masa baktinya.(Jusuf Suroso)

Facebook
Twitter
WhatsApp