Kunci Pilkada 2020: Sehat dan Aman

Press Release
Untuk Dipublikasikan Segera
Senin, 14 September 2020

Kunci PILKADA 2020: Tegakkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Tegas
Pelanggaran dan Diferensiasi Pilkada sesuai Zonasi untuk Melanjutkan Tahapan Pemilu secara Sehat, Aman, dan Demokratis

Pilkada 2020 di tengah darurat pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak. Kunci Pilkada 2020 ini bisa dilaksanakan dengan syarat wajib adanya jaminan perlindungan kesehatan masyarakat dan ketentuan sanksi tegas terhadap pelanggaran atau pengabaian aturan kesehatan. Tanpa kesungguhan penegakan aturan protokol kesehatan dengan hukum dan sanksi yang tegas, Pilkada 2020 terlalu berisiko karena berpotensi menjadi genosida penyebaran Covid-19 yang sangat membahayakan.

Pandemi Covid-19 memang tidak begitu saja bisa dijadikan alasan untuk menunda proses demokrasi, tapi proses demokrasi apa pun itu harus tetap menjunjung tinggi keselamatan warga negara. Tujuan demokrasi untuk memuliakan rakyat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi dengan mengorbankan rakyat. Pesan ini sangat penting kami serukan kepada para paslon kepala daerah, partai politik dan barisan pendukung, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), pemerintah dan DPR, serta semua pihak dan masyarakat luas. Pilkada 2020 di tengah amuk pandemi corona ini hanya bisa diselenggarakan dengan jaminan adanya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), pemerintah, DPR, dan partai politik bersama para paslon kepala daerah harus menjamin terpenuhinya kewajiban melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan warga sepanjang tahapan Pilkada 2020.

Penundaan Pilkada Serentak 2020 sudah dilakukan, sehingga waktu pelaksanaan pilkada bergeser dari awalnya 23 September menjadi 9 Desember 2020. Pemetaan masalah dan mitigasi potensi risiko serta penyiapan regulasi dan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sewajarnya sudah dilakukan. Kini masyarakat butuh jawaban segera dari pemerintah dan penyelenggara untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa, bahwa keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana non alam Covid-19 ini – yang dilanjutkan per 15 Juni 2020 – sudah betul-betul merupakan keputusan yang terukur secara matang dan rasional, bukan main-main.

Kami sangat menyesalkan dan mengecam keras adanya banyak kejadian pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan saat tahapan pendaftaran paslon sehingga pilkada berpotensi menjadi kluster baru Covid-19 di banyak wilayah. Harus dicari tahu: MENGAPA bisa terjadi KETIDAKMAMPUAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN regulasi dan aturan protokol kesehatan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan aparat pemerintah (Pemda dan Kepolisian) di 243 daerah saat pendaftaran paslon pada 4-6 September lalu? Di mana efektivitas regulasi dan administrasi tahapan pemilu sesuai protokol Covid-19 yang selama ini digaungkan pemerintah dan penyelenggara pemilu? Mengapa terjadi jauh panggang dari api?

Semua pihak dengan segala sumberdaya yang ada belum serius dan bersungguh-sungguh memampukan dan memastikan implementasi penegakan regulasi dan aturan protokol kesehatan di lapangan. Di antara pemerintah, DPR, partai politik, serta penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mengalami sindrome akut: KEPICIKAN ADMINISTRATIF dan KEMALASAN HUKUM, sehingga perundang-undangan dan peraturan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 aman dari Covid-19 hanya aturan macan kertas.

Kerangka hukum perubahan undang-undang dan aturan pemilu hanya terjadi di tataran waktu pentahapan dan teknis administratif untuk menjalankan protokol kesehatan, tetapi tanpa kejelasan penjaminan penegakan aturan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Perubahan itu tidak memberikan ruang hukum untuk; (a) melakukan mitigasi dan adaptasi dengan situasi krisis dan kondisi kedaruratan pandemi; dan (b) mekanisme koordinasi kewenangan yang definitif antara pemerintah dan penyelenggara di pusat dan daerah untuk menjamin penegakan aturan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu belum optimal dalam terobosan kebijakan dan melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 secara sehat, aman, dan demokratis demi menjaga stabilitas politik dalam negeri. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 baru mengatur beberapa perubahan dan penambahan pasal untuk administrasi pentahapan (pemilihan lanjutan, pemilihan serentak lanjutan, dan mekanisme penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak) saja, dan tidak ada perubahan dalam kerangka hukum yang mengatur tata cara dan kewenangan untuk menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui penegakan aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Unsur maha penting sebagai syarat-syarat wajib ini malahan hanya diatur sebagai aturan pelengkap administrasi pemilu dalam Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, yang dalam implementasinya terbatasi oleh definisi regime pemilu berhadapan dengan regime pemerintahan (pusat dan daerah), sehingga tidak bisa efektif dalam penegakan aturan dengan sanksi yang tegas di lapangan. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu harus serius untuk memastikan bersama membuat lompatan kebijakan dan melakukan langkah-langkah luar biasa apa saja yang harus dilakukan sesegera mungkin supaya Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan sesuai dengan SYARAT- SYARAT WAJIB menjamin kesehatan masyarakat dan keselamatan warga negara.

Untuk dapat melanjutkan Pilkada Serentak 2020 sesuai tahapan secara sehat, aman, dan demokratis, PARA Syndicate mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut;

  • Kepatuhan terhadap protokol kesehatan hanya bisa terjadi melalui penegakan hukum dengan sanksi yang tegas melalui pemberian kewenangan yang jelas dan terukur kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Satpol PP) dalam koordinasi dan sinkronisasi kewenangan dengan KPU, Bawaslu, dan Pemerintah, dari pusat sampai daerah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.
  • Kelanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020 harus dilakukan secara sehat dan aman menggunakan parameter santifik kesehatan (perlunya Satgas Covid-19 khusus Pilkada) untuk memantau ketat dinamika angka kurva Covid-19 secara real time (harian) di 270 daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang menyelenggarakan pilkada.
  • Penyelenggaraan tahapan pilkada secara optimal berbasis teknologi digital dengan dilakukan melalui Skenario DIFERENSIASI PILKADA: pelaksanaan setiap tahapan pilkada yang sedang berlangsung DIBEDAKAN sesuai ZONASI tingkat penyebaran angka kurva Covid-19 di suatu daerah. Yang dimaksud DIBEDAKAN di sini adalah menerapkan dua opsi metoda: (a) secara offline (tatap muka), atau (b) secara online (tatap maya) dalam penyelenggaraan tahapan pilkada yang sedang berlangsung.
  • Satgas Penanganan Covid-19 memegang kewenangan penuh untuk memutuskan opsi metoda mana yang harus dijalankan dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung di suatu daerah pilkada sesuai real time (harian) dinamika angka kurva Covid-19 di daerah tersebut: (a) jika real time zona MERAH, maka tahapan pilkada wajib dijalankan secara online (tatap maya); (b) jika real time zona KUNING, maka pilkada bisa dijalankan sebagian online dan sebagian offline disesuaikan dengan peta sebaran lokal di daerah tersebut; (c) jika real time zona HIJAU, maka tahapan pilkada bisa aman dijakankan secara offline (tatap muka) dengan menerapkan disiplin ketat protokol kesehatan.
  • Pemberlakuan Diferensiasi Pilkada sesuai Zonasi ini bersifat temporal dan spasial berdasarkan real time (harian) dinamika angka kurva Covid-19 di suatu daerah pilkada.
    • Yang dimaksud temporal: pemberlakuan Diferensiasi Pilkada Zonasi dilakukan dengan mekanisme ON/OFF sesuai periode waktu zonasi kurva Covid-19 yang dinamis.
    • Yang dimaksud spasial: pemberlakuan Diferensiasi Pilkada Zonasi dilakukan dengan mekanisme ON/OFF sesuai wilayah teritorial zonasi (provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan, RW/RT) yang bersifat dinamis sesuai angka kurva Covid-19.

Rekomendasi ini masuk akal dijalankan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020 secara sehat, aman, dan demokratis HANYA JIKA memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk menjunjung tinggi keselamatan warga negara dan melindungi kesehatan masyarakat.

Terima kasih. Salam dan hormat.

PARA Syndicate
Ari Nurcahyo
(Direktur Eksekutif | 0811 534 1975)

Facebook
Twitter
WhatsApp