Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar menjadi sorotan publik secara nasional setidaknya dalam sepekan kemarin. Isu ini dinilai beberapa kalangan sengaja dipolitisir orang-orang yang terganggu dengan kehadiran Anchandra Tahar di Kementerian ESDM.

Politik mobilisasi massa untuk menekan sebuah putusan pengadilan, sudah menjadi model yang kuno dan usang. Bahkan dalam ukuran tertentu, tekanan massa berpotensi menjadi noda bagi demokrasi jika dilakukan dengan cara-cara nemaksaan kehendak (Media Indonesia, 17/1).

Untuk ketiga kalinya dalam sebulan ini Harian Kompas menurunkan beritanya dalam headline tentang virus berita bohong, berita abal-abal, atau yang popular disebut hoax.

Suhu politik ibu kota Jakarta kian memanas jelang pelaksanaan pemilihan umum serentak (15/2/2017) untuk memilih kepala daerah, termasuk Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Berita utama surat kabar Kompas Kamis 2 Juni 2016, adalah ucapan terima kasih dan apresiasi Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo, atas kesadarannya menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan dinyatakan sebagai hari libur nasional (Kompas, 2/6/2016).

Apakah Inggris Raya akan bertahan sebagai salah satu anggota Uni Eropa atau benar-benar keluar dari sana? Pertanyaan itu mengemuka di banyak benak seiring berlangsungnya Referendum Brexit (British Exit), menyusul terbelahnya sikap warga Inggris Raya: apakah untuk tetap di Uni Eropa atau keluar.

Dalam makna positif, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat dapat mendorong terjadinya proses politik yang lebih baik. Namun pada kesempatan lain, putusan MK yang ahistoris dan inkonsisten satu dengan yang lain, dalam pelaksanaannya dapat membawa ketegangan dan kegaduhan politik.