Jokowi dan Megawati sama-sama menjadi presiden Indonesia di masa Reformasi. Saat ini Jokowi masih menjadi petahana dan sudah hampir 10 tahun menjabat. Jabatan Jokowi berakhir Oktober 2024 nanti. Sementara, Megawati pernah menjabat dari 2001 sampai 2004.

Sepak terjang kedua sosok itu menarik untuk disoroti. Mereka memiliki relasi istimewa, khususnya dalam politik dan kepartaian. Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan memberi jalan bagi Jokowi untuk melenggang ke Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Namun demikian, meski di bawah naungan partai yang sama, perspektif mereka mengenai etika kepemimpinan dan demokrasi jelas berbeda. Perbedaan ini tak lepas dari kesejarahan atau proses mereka bertumbuh, termasuk kematangan psikologis, karier politik, hingga dinamika politik.

Perbedaan dua tokoh itu, salah satunya, tercermin dalam kebijakan-kebijakan selama mereka menjabat. Adapun perbedaan lain yang signifikan di antara keduanya adalah ketika mereka menghadapi tawaran untuk berkuasa, sebagaimana dituturkan oleh Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam acara Syndicate Update bertajuk “Jokowi vs Megawati: Dua Presiden, Dua Rasa Bernegara” di Kantor PARA Syndicate, Jumat, 26 Januari 2024.

“Kedua tokoh itu punya pencapaian masing-masing, tapi sikapnya berbeda ketika menghadapi tawaran kekuasaan; ketika kekuasaan dalam genggaman mereka,” pungkas Ari, seraya menambahkan sikap itu yang mencerminkan kenegarawanan masing-masingnya. Menurutnya, Megawati masih menyadari batas kekuasaan, namun tidak demikian dengan Jokowi.

“Karakter penguasa pada umumnya ingin mengestafetkan kekuasaan. Megawati masih tahu batas dan ia hanya mengestafetkan kekuasaan di ruang partai. Di 2024, bisa saja Megawati mengusung anaknya, Puan Maharani, tapi tak ‘memaksakan’ karena dia masih taat dengan konstitusi,” tuturnya. Adapun Jokowi “mengotak-atik konstitusi” di penghujung masa jabatanya untuk mengestafetkan kekuasaan kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi dan sejarawan Prof. Anhar Gonggong mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu melampaui dirinya sendiri. Maksudnya, tak terjerumus dalam hasrat pribadi dalam berkuasa dan abai pada tanggung jawabnya.

Prof. Anhar turut mencatat konteks tumbuh setiap pemimpin sebagai individu dan sebagai pejabat selalu berbeda setiap zaman, termasuk pula tantangannya. Ia menjelaskan karakter kepemimpinan Megawati dipengaruhi rezim sebelumnya yang otoriter, Orde Baru. Nama Megawati semakin populer dan dielukan—terutama karena pertalian dengan Soekarno dan imej partai—ketika rezim otoriter menyebabkan krisis di Indonesia.

Sementara itu, Jokowi tumbuh ketika ruang politik Indonesia jauh lebih bebas. Di situasi seperti ini, melihat sikap Jokowi yang “melompati konstitusi dan aturan” untuk melanggengkan kekuasannya, banyak pihak memprediksi dirinya berpotensi mengembalikan rezim otoriter. “Harus diingat, kekuasaan harus diperoleh dari peraturan yang disepakati bersama. Itulah demokrasi,” tandasnya. Ia pun mengingatkan, alih-alih terlena karena capaian presiden, publik harus ingat bahwa hal itu “memanglah tugas dan tanggung jawab presiden. Kalau gagal ya salah, karena rakyat dirugikan.”